TANGERANG RAYA,korantangsel.com- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Kantor Wilayah Provinsi Banten, saat ini mulai berbenah diri dengan menjalankan program yang melibatkan pihak ketiga (Stekholder), yang selama ini memang menjadi mitra kerja baik dalam segi pengawasan maupun yang terlibat langsung dengan ranah hukum.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Banten, Imam Suyudi mengatakan, untuk mendapatkan predikat terbaik dalam hal pemungutan pungli dan korupsi, tidaklah mudah. Karen, perlu ada kesadaran tinggi bagi seluruh pegawai dan penghuni lapas.

"Dengan adanya pencanangan Zona WBK ini, menjadi satu tanda keseriusan pemerintah untuk memberantas pungli dan korupsi di wilayah kerjanya, guna mencapai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," kata Imam.

Imam berharap, keberhasilan pembangunan zona integritas WBK sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu dan organisasi, sehingga pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.

(korantangsel.com,dens)