Tangerang Raya, Korantangsel.com- Pasca Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD KNPI Kota Tangerang ditangguhkan, Uis Adi Dermawan, Ketua Majels Pemuda Indonesia (MPI), jelaskan kejadian kericuhan yang terjadi.

Kejadian tersebut bermula saat peserta tidak mempercayai adanya panitia SC, sehingga terjadi sedikit kericuhan saat pembukaan Musda XI DPD KNPI Kota Tangerang.

"Disaat pembukaan memang terjadi sedikit kericuhan tapi Alhamdulillah berjalan pembukaan sampai lancar," jelas Bung Uis, sapaan akrabnya ketika dikonfirmasi pada Kamis (2/1/2025).

Kemudian lanjut Uis, disaat mulai persidangan, para peserta mempertanyakan legalitas SC dengan meminta ditunjukan SK. Menurut para peserta, SK itu menjadi dasar legalitas bahwa mereka itu memang ditunjuk oleh DPD, ternyata tidak bisa dibuktikan sehingga ini terus berlarut.

"Beberapa kali terjadi skorsing hingga pada akhirnya, dipagi hari panitia SC melakukan penangguhan terhadap Musda XI hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan akan di informasikan kepada seluruh peserta," ungkap Mantan Ketua KNPI Kota Tangerang periode 2018-2021 itu 

Namun ketika diumumkan ditangguhkan para peserta mendapat sebuah video (Informasi-red), bahwa terjadi musda yang dianggap susulan atau musda yang dilakukan oleh sebagian oknum. Menurut informasi Musda susulan itu digelar di wilayah Kota Tangerang Selatan dan hanya dihadiri beberapa peserta saja. 

"Saya mendapat aduan dari teman- teman, bahwa mereka sangat kecewa karena merasa tidak diberi tahu, tidak di informasikan, dan teman- teman tetap berpegang teguh bahwa Musda XI KNPI Kota Tangerang ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan," tuturnya. 

Uis juga menegaskan bahwa hasil musda yang dilakukan secara sepihak tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi. Menurut informasi ada 32 OKP dan 4 pengurus kecamatan (PK-red), tapi pada faktanya para peserta Musda banyak memberikan informasi bahwa data tersebut tidak benar.

"Mungkin hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan saja, dan secara aturan bahwa sidang tersebut tidak sah, dan teman-teman yang lain tidak tahu, sehingga menganggap Musda tersebut ilegal," paparnya.

Lebih lanjut, Bung Uis menyampaikan bahwa OKP dan PK yang tergabung dalam DPD KNPI Kota Tangerang merasa geram dan kecewa atas kejadian tersebut.

" Ya kami dari MPI kemarin sudah diundang oleh teman- teman OKP- PK, hadir 12 pengurus kecamatan (PK-red) satu kecamatannya mengkonfirmasi tidak bisa hadir namun ikut dalam perjuangan artinya semua kecamatan menolak hasil musda susulan tersebut, kemudian ada 22 OKP yang berhimpun dan memang menjadi peserta juga menyatakan hal yang sama. Mereka sangat marah, mereka sangat mengecam, dan mereka beharap ada penyelesaian perselisihan tersebut," ujarnya.

Menindaklanjuti adanya hal tersebut, Ketua MPI DPD KNPI Kota akan segera menggelar rapat. Hal ini juga tentu harus berkonsultasi dengan DPD KNPI Provinsi Banten.

"Karena kita KNPI punya satu tingkat diatasnya memang kita harus berkordinasi, berkonsultasi, memohon arahan agar seperti apa kedepannya itu, dan MPI sendiri memang akan menggelar rapat kita akan menyampaikan hasil notulensi, hasil berita acara yang kemarin teman teman sudah nyatakan sikap," tutupnya. (Hs/Tim)