Alo,salah satu perwakilan masyarakat Tondo,kini memohon kepada Presiden RI,Kapolri serta BPK dan KPK RI untuk dapat memeriksa Universitas Tadulako , BPN Kota palu Dan Pengadilan Negeri kota Palu yang mereka anggap telah menyalah gunakan jabatan dengan tidak melayani masyarakat pribumi Desa  Tondo untuk menerbitkankan sertifikat dan menegakkan hukum yang benar dan agar tidak berpihak kepada oknum mafia tanah,Jumat (02/07/2021).

Berawal dari kasus dugaan terdapat  mafia tanah, salah satu warga yang bernama Alo,yang juga dipercaya sebagai salah satu perwakilan warga Kelurahan Tondo , beserta puluhan masyarakat asli Tondo mendatangi kantor Media Putra Bhayangkara untuk membantu mereka dalam menyampaikan kepada Presiden RI dan Kapolri serta  BPK untuk dapat mengaudit Universitas Tadulako dan BPN kota palu, karena ada indikasi dari tahun 1980 an hingga saat ini tanah yang mereka garap dan tempati serta sebagaian dari mereka memiliki SKPT Penyerahan Dari Lurah dan tidak dapat di proses ,apa lagi mereka adalah warga asli dan masih ada silsilah dengan kerajaan tondo.

"Tanah yang tertulis dalam surat penyerahan tersebut adalah tanah swapraja,yang dulu dari tahun 1980 an pernah  berstatus HGB (Hak Guna Bangun)  ke beberapa perusahaan dan sampai saat ini sudah tidak beroprasi lagi sehingga masyarakat asli mengelola tanah tersebut" ungkap Alo

"Alo juga bercerita disaat keluarga nya di laporkan oleh pihak salah satu oknum yang mengatas nama kan Universitas Tadulako untuk memperkarakan mereka dengan alasan memiliki sertifikat nomor 5 tahun 1993,mereka selalu di intimidasi oleh persidangan yang tidak kunjung akhir,dan mereka anggap ini adalah persidangan yang sudah di desain oleh oknum salah satu Universitas yang ada di Tondo untuk merampas tanah swapraja masyarakat pribumi dan hanya mengatakan sertifikat nomer 5 tahun 1993 tidak pernah di perlihatkan baik kepada masyarakat maupun di persidangan",ungkap Alo.

Di kesempatan yang sama,Setianto selaku pegawai di bagian pengukuran tanah BPN kota Palu saat dikonfirmasi  awak media terkait Sertifikat Nomor 5 tahun 1993, ternyata sertifikat (SHM) nomor 5 Tahun 1980 itu seluas 300 m2. sementara sertifikat nomer 5 tahun 1993 ternyata tidak terdaftar,kemudian awak media  memastikan mengechek semua sertifikat Nomer 5 tahun 1993,dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,dengan dibantu oleh Setianto akhirnya awak media mengechek sertifikat HGB nomer 5 tahun 1993 dan ternyata hasilnya tidak ada.

Langkah terakhir akhirnya Setianto mengechek sertifikat Hak Pakai nomer 5 tahun 1993 dan ternyata terdaftar dengan luas 484m2.

Setelah pengecekan dengan dibantu oleh Setianto,menemukan titik terang,Alo juga mengkonfirmasi kepada pihak Pengadilan  Negeri Kota Palu,bahwa sertifikat Nomer 5 tahun 1993 itu sertifikat siapa?yang tidak  berkaitan dengan tanah mereka yang luas nya mencapai ratusan hektar,ungkap Alo.

Sementara itu,ada salah satu saksi di persidangan di pengadilan negeri kota Palu bernama Zainab juga mengatakan  Sertifikat yang di gaung gaungkan oleh oknum Universitas Tadulako Kota Palu Itu maksudnya apa..??apakah oknum tersebut bermain dengan pengadilan Negeri Kota palu??

Karena saat di persidangan ada saksi yang melihat ,dan juga ada salah satu perwakilan mahasiswa yang memasang kamera  dan seenak nya lalu lalang serta mondar mandir saat di persidangan,jelas Zainab.

Kepada awak media Alo Dan Zainab yang juga merupakan salah satu perwakilan masyarakat Tondo meminta kepada Presiden Joko widodo  memeriksa  mafia tanah yang ada di kelurahan Tondo,Kecamatan Mantikulore,Provinsi Sulawesi Tengah baik dari tingkat BPN hingga Pengadilan Negeri Kota Palu.

Zainab dan Alo dalam Waktu singkat juga akan melayangkan surat resmi ke Presiden Republik Indonesia,agar menyelesaikan semua permasalahan tanah tondo.

 Alo juga meminta kepada Kapolda Sulawesi tengah untuk turun tangan dalam permasalahan tanah Tondo yang sudah bertahun tahun tidak kunjung usai,apalagi sekarang di media sosial tengah memviralkan Presiden memerintahkan Kapolri agar  tangkap dan usut sampai tuntas  tentang mafia tanah,harap Alo.

Zainab dan Alo disamping meminta kepada Kapolda juga memohon kepada  Kapolri agar bertindak tegas terhadap bawahannya untuk mengupas semua permasalahan Tanah Tondo.Zainab dan Alo juga tidak akan menyerah sampai permasalahan Ini benar benar sampai  ke Presiden Republik Indonesia juga  Kapolri,tegas Alo

Sementara itu I Gusti S sebagai sesepuh yang di berikan kuasa oleh masyarakat juga akan melayangkan surat resmi Ke  Presiden RI Ir Joko Widodo untuk memecahkan permasalahan Tanah Tondo,dan Gusti juga mengatakan,sudah saatnya  masyarakat bangkit dari penindasan oleh oknum mafia tanah di Sulawesi Tengah ini,pungkasnya.

(Hasan,korantangsel.com)